PPKM Darurat Kebumen Berlaku, Pedagang Alun-alun Bakal Dapat Bantuan 750 ribu Dari Pemkab
Kebumen (www.wara-wirikebumen.com)-Kebijakan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat. Salah satunya menutup jalan yang masuk ke arah kota setiap jam18.00 WIB sampai dengan jam 24; 00 wib. Termasuk para PKL di Alun alun yang ada diwilayah kota Kebumen, seperti alun-alun Kebumen, Karanganyar, Gombong, Kutowinangun, dan juga Prembun juga dilakukan pembatasan sampai waktu jam yang sama.
Hal ini disampaikan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto ketika menggelar rapat PPKM Darurat bersama para pedagang alun-alun dan juga para pengusaha ritel di Pendopo, Sabtu 3 Juli 2021. Hadir Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih, Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono beserta beberapa OPD terkait.
Bupati mengatakan, tidak cuma para pedagang, khusus untuk penyedia jasa mainan anak, juga diminta tutup sementara sampai batas waktu yang akan ditentukan lebih lanjut. Sebagai bentuk perhatian, pemerintah nantinya bakal memberikan bantuan sosial kepada para PKL yang terkena dampak PPKM darurat ini. Termasuk PKL yang berada di objek wisata.
"Pemerintah akan memberikan bantuan masing-masing Rp750 ribu. Langsung dikirim ke bank, sesuai penerimanya. Harapanya bisa membantu mereka selama kebijakan ini berlaku,” jelasnya. Aturan lain, untuk swalayan atau supermaket diizinkan buka dari jam 09.00 WIB sampai jam 17.00 WIB. Sementara restoran dan rumah makan cuma diizinkan untuk membuka layanan delivery order atau take away.
"Untuk supermarket atau swayalan yang dizinkan cuma lantai satu, khusus untuk kebutuhan pokok. Saya ingatkan lagi khusus kebutuhan pokok. Yang lainnya harus tutup. Saya harap selama PPKM darurat ini, masyarakat bisa mentaati aturan agar covid bisa kita tekan,” jelas Bupati.
Adapun untuk tempat ibadah, Bupati Arif juga memastikan semua ditutup, masyarakat diminta untuk ibadah di rumah. Objek wisata juga ditutup, dan para pegawai pemerintah atau ASN selama PPKM darurat ini WFH 100 persen. Kecuali pegawai struktural.{k24
