Atasi Kemiskinan Extreme Hingga Kosong Persen, Begini Cara Bupati Arif Kebumen
Kebumen (www.wara-wirikebumen.com)- Dalam rangka membahas penanganan kemiskinan ekstrim hingga nol persen, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah sejumlah pimpinan OPD dan kepala desa. Kegiatan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, Senin 27 September 2021.
Rapat ini sekaligus sebagai tindak lanjut atas kunjungan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar ke Kebumen beberapa waktu lalu. Kebumen ditetapkan sebagai kabupaten pertama yang masuk pilot project program pengentasan kemiskinan hingga nol persen.
"Alhamdulillah saat kunjungan Menteri Desa kemarin, Kebumen ditetapkan sebagai salah satu dari 5 kabupaten di Jawa Tengah yang masuk dalam program pengentasan kemiskinan hingga nol persen. Karena itu, ini perlu dilakukan respons cepat,” ujar Bupati Arif.
Bupati menyampaikan, kemiskinan ekstrim di Kebumen yang menyasar masyarakat tersebar di lima kecamatan, yakni Kecamatan Sempor, Sadang, Alian, Karangsambung, dan Karanggayam. Wilayah yang sudah dipetakan ini nantinya akan menjadi target utama dari program pengentasan kemiskinan.
"Di wilayah lain bukan berarti tidak ada kemiskinan. Tentu masih, nah nanti semua akan kita kumpulkan untuk dilakukan penanganan. Tapi sekarang bagaimana agar kemiskinan ekstrim ini bisa teratasi. Targetnya 2022 kita sudah zero dari kemiskinan akut,” jelas Bupati.
Bupati menjelaskan yang dimaksud kemiskinan ekstrim ciri-cirinya atau katagorinya adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan, lansia, hidup sebatang kara, tidak punya rumah, terkena penyakit, dan tidak punya jaminan kesehatan atau sosial.
"Nah nanti itu akan kita asuh, misalnya kalau sebatang kara tidak punya rumah, ya kita buatkan rumah, bedah rumah, berikan jaminan kesehatan, makan setiap hari kita jamin. Kalau dia punya anak tapi benar-benar miskin, anaknya kita tanggung untuk dapat biasiswa sekolah,” papar Bupati.
Bupati mengatakan, pemerintah terus bersinergi dalam program pengentasan kemiskinan ekstrim ini. Misalnya dalam hal pembenahan data jumlah orang miskin di Kebumen yang setiap waktu harus terus diupadate. Karena merekalah nantinya yang berhak menerima bantuan sosial.
“Tujuannya tentu agar bantuan tidak lagi salah sasaran. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan pemerintah saya sudah minta untuk diupgrade karena ada penerima yang orangnya sudah meninggal, atau pindah tempat, termasuk mereka yang kondisi ekonominya semakin baik,” jelas Bupati.
Terakhir, bupati menyebut di Kebumen jumlah orang yang masuk dalam katagori miskin ekstrim ada sekitar 4 persen atau sekitar 14 ribu jiwa. “Dengan program ini harapannya, Kebumen tidak menjadi kabupaten termiksin di Jateng,” tandasnya
Kebumen 24
